Judul : Bentuk politik pada periode demokrasi terpimpin
link : Bentuk politik pada periode demokrasi terpimpin
Bentuk politik pada periode demokrasi terpimpin
KONFIGURASI POLITIK dan PRODUK HUKUM PADA PERIODE DEMOKRASI TERPIMPIN
Konfigurasi politik pada era demokrasi terpimpin bertolak belakang dengan era demokrasi parlementer. Sistem poltik demokkrasi terpimpin mucul secara resmi setelah konstituante diangap dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Meskipun pembenaran yuidis-konstitusional atas dekrit itu bermacam-macam, karena menurut UUDS presiden tidak berwenang “memberlakukan” atau “mencabut berlakunya” sebuah UUD, tetapi dalam praktiknya dekrit ini diterima dan dianggap final sebagai dasr berlakunya UUDD ddan menjadi titik tolak munculnya demokrasi baru yang disebut demokrasi terpimpin.
Demokrasi terpimpin merupakan penolakan terhadap sistem yang berlaku sebelumnya, ketika politik sangat ditentukan oleh politik partai-partai melalui sistem free fiight. Proses pengambilan keputusan dalam demokrasi terpimpin didasarkan pada muusyawarah dan mufakat serta semangat gotong royong di bawah kepemimpinan Presiden Soekrano yang kemudian menampilakn Soekarno sebagai penguasa yang otoriter..
Dalam penjelmaan kekuasaan otoriter Soekarno ada 2 kekuatan laian yang mengokohkkan keuatan politiknya, yaitu Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sehingga pada masa itu ada tiga keuatan politik yang saling tarik menarik yaitu antara Soekarno, Angkatan Darat dan PKI.
Dalam bab ini akan menelaah akibat yang di timbuakan konfigurasi politik pada demokrasi terpimpin terhadap politik sekarang.
1. Krisis Politik dan Instabitlitas Pemerintah
Adanya UUDS bertujuan hanya untuk mengisi kekosongan dan UUDS hanya berlaku sementara sampai ditetapkannya UUD yang baru yang dibuat oleh Konstituante dan Pemerintah, hal ini tercantum dalam pasal 134 UUDS 1950.
Pada tahun 1953 pemerintah bersama DPR menyetujui adanya UU tentang pemilihan umum (pemilu) untuk anggota konstituante dan DPR yaitu UU No. 7 Tahun 1953. Pemilu pertama diadakan pada tahun 1955, diadakan 2 kali pemilihan yaitu bulan September untuk DPR dan Desember untuk anggota Konstituante.
Konstituante memulai sidang pada bulan November Tahun 1956 setelah di lantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November. Sidang yang dilakukan anggota Konstituante sudah berjalan kurang lebih dua setengah tahun dan itupun belum ada kata sepakat tentang UUD, karena adanya ketidak sepahaman terhadap dasar negara. 2 golongan besar yaitu golongan Islam dan Nasionalis masing-masing mengusulkan pendapatnya sendiri-sendiri, golongan Islamis yang mengingikan Ideologi Negara berdasarkan Islam dan golongan Nasionalis sebaliknya. Syafi’i Ma’arif berpendapat bahwa adanya Konstituante ini bisa membuat UUD permanen, tetapi harapan itu tidak terwujud diisebabkan adanya kecelakaan sejarah. Kedua golongan yang berhadapan tidak berhasil mencapai kompromi, padahal hal tersebut sudah diduga bahwa konstituante akan gagal. Mengapa? Sebab, partai Islam amupun partai-partai pendudukung dasar negara Pancasila sama-sama tidak memenuhi syarat suara minimal untuk memenangkan skapnya tentang UUD.di dadalam UUDS 1950 menentukan, bahwa UUD baru bisa sah apabla rancangannya disetujui oleh minimal 2/3 dari anggota yang hadir dalam rapat, padalah partai-partai Isalam hanya mendapatkan suara kurang 45% dan partai-partai lainnya hanya 50% lebih sedikit. Jadi kedua golongan tidak ada yang mendapatkan dukungan 2/3 suara.
Perdebatan daam konstituante berlangsung, keadaan politik dan pemerintahan berada pada kondisi yang tidak stabil. Sistem demokrasi liberal atau parlementerisme menyebabkan pemerintah jtauh bangun dalam waktu yang relatif pendek. Pemberontakanpun terjadi dimana-mana yang cukup serius dan mengancam ketahanan negara yaitu PRRI. Pada tahun 1956 politik kerakyatan telah memberikan garis pengelompokan berdasarkan etnis dan geografis yang dimuali dengan munculnya berbagai dewan daerah di luar jawa, puncak-puncaknya disertai meletusnya PRRI pada Februari 1958, yaitu peristiwa serius yang mengancam keutuhan teritorial.
Pada masa-masa inilah krisis politik terjadi di negara Indonesia. Di Konstituante yang sibuk berdebat tentang ideologi nergara yang hasilnya cuman sia-sia. Kekuatan PKI semakin meningkat, pemerintah pusat tidak efektif menangani masalah-masalah yang ada di daerah, dan perpecahan dwitunggal Soekarno -Hatta yang pada gilirannya telah menyebabkan munculnya gerakan separatis yang betul-betul mengancam keutuhan republik.
Adanya krisis politik yang terjadi pada republik ini disebabkan oleh kecenderungan sentriifugal, adanya sistem multipartai yang di anut, hal ini diketahui serjak bulan November 1945, dengan maklumat No.X tahun 1945, telah ditetapkan sistem multipartai. Alasannya agar dapat me refer ada yang pernah dinyatakan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), pemerintah pada saat itu menyukai pembentukan partai-partai politik, karena dengan adanya partai--partai itu semua aliran pemikiran yang ada di masyarakat bisa disalurkkan dalam kegiatan yang teratur. Akan tetapi hal tersebut tidak tercapai sebab masyarakat Indoensai bersifat pluralistik dan terpisah dalam kutub-kutub yang berjauhan hampir tidak mugkin dikompromikan, sehingga tidak mugkin dibentuk suatu koalisi yang kuat yang dapat menciptakan pemerintahan yang stabil dan efektif.
Di luar lembaga-lembaga formal seperti Konstituante, partai-partai dan kabinet terjadi pula pertentangan yang makin memanas mengenai pokok dasar negara, yaitu kelompok pendukung Pancasila dengan kelompok pendukung Islam. Front Pancasila yang dibentuk oleh PNI dengan tujuan membasmi usaha-usaha yang akan melenyapkan pancasila dan politik bebas aktif, Front yang didukung oleh PKI ini kemudian ditanggapi oleh NU dengan menyatakan “satu Front Pancasila saja tidak dapat dengn sempurna menyelamatkan negara, sebab kurang mencakup seluruh keinginan soongan-golongan yang ada di Indonesia. Karena itu, menurut NU akan sangat sempurna jika Islam dikawinkan dengan Pancasila sebagai dasar negara.”
2. Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959
Seperti yang dikatakan oleh Syafi’i Ma’arif bahwa konstituante akan gagal jika tidak memilih jalan kompromi, sebab antara dua golongan tidak bisa mencapai 2/3 dukungan suara. Kamacetan yang terjadi dalam sidang Konstiuante ini karena adanya sikap bertahan tanpa adanya kompromi, sehingga keadaaan ini semakin ruwet, runcing, dan membahayakan negara.
Semua ini telaah mengundang intervensi ekstraparlmenter, yakni tammpiknya Soekarno, atas nama upya menyelematkan Indonesia dari bahaya kehancuran, dengan mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 juli 1959. Adapun isi dari dekrit ini memuat tiga diktum, pertama, pembubuaran konstituante, kedua, penetaan berlakuunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950; ketiga. Janji pembentukan MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.
Salah satu alasan utama adanya dekrit ini yaitu karena gagalnya konstituante dalam menetapkan UUD 1945. Hal ini bisa dibuktikan isi dari konsideran dekrit yang berbnyi:
“bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota sidang pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat Indonesia kepadanya”
J.C.T simorangkir dalam disertasinnya tentang “Penetapan UUD Dilihat dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara” terdapat dalil bahwa kegagalan konstituante hanyalah tidak berhasil dalam menyusun UUD yang tetap bagi negara Indonesia, sedangkan dalam bidang materi konstitusi, konstituante cukup banyak hasil karyanya. Pihak Angkatan Darat sanagat menyukai gagasan kembali ke UUD 1945, sehingga Jendral Nasution pernah mendesak kepada Dewan Nasional agar mendesak kostituante untuk kembali ke UUD 1945. Soekarno yang semula menolak usulan tersebu kemudia mendukung karena ia membuka peluang tampilnya kabinet presidential yang kuat.
Berbicara mengenai dekrit presiden pada tanggal 5 juli 1959 jika di pandang secara yuridis maka dekrit tersebut tidak syah, sebab menurut UUDS 1950 presiden tidak berwenang “memberlakukan” atau “tidak memberlakukan” sebuath UUD, maka dari pada itu dekrit tersebut tidak konstitusional dan merupakan sebuah coup. hal tersebut dikemukakan oleh mantan Wapre Hatta dan ketua Masyumi Prawoto Mangkusasmito.
Wirjono Prodjodikoro menyebut “konvensi” atau hakikat hukum tidak teertulis tentang staatnoordrecht sebagai dasar hukum dekrit itu. Berdasarkan hal ini, maka dalam hal tertentu presiden diperbolehkan untuk mengambi keputusan atau tindakan-tindakan diluar ketentuan hukum tata negara yang berlaku. Dalam hal ini presiden mengambil tindakan dengan dalih untuk menyelamatkan keadaan negara yang terancam.
Dekrit tersebut secara yuridis berdasarkan pada staatnoordrecht dan termuat dalam konsideran ketiga, yang menytakan bahwa situasi pada saat itu telah menimbulakn keadaan ketatanegaraan yang membahayaan persatuan dan keselamtan negara, nusa, dan bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakt adil dan makmur sehingga atas keyakinan presiden terpaksa ditempuh satu-satunya jalan. Dekrit adalah perbuatan hukum yang terpaksa dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pemrintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan Inndonesia sesuai dengan pasal 82 UUDS dan letak kekuasaaany ada pada hukum darura untuk menyelamatkan bangsa dan negara.
Menurut Budisusetyo menyatakan bahwa dekrit itu sah secara yuridis, karena pada tanggal 22 juli 1959 , DPR secara aklamsi “menerima harapan pemerintah untuk terus bekerja dalam rangka UUUD 1945” jika DPR sudah setuju, maka pemegang kedaulatan telah setuju.
Dari paparan diatas maka bisa disimpulkan bahwa sahnya dekrit presiden itu berdasarkan 2 dasar:
1. Berdasarkan staatnorrdrecht, yang juga berdasarkan pada prinsip salus polupi supreme lex (keselamatan rakyat adalah dasar hukum yang tertinggi)
2. Berdasasarkan persetujuan pemegang kedaulatan, jika berdasarkan ini maka mahfud MD berasumsi bahwa sahnya dekrit itu pada tanggal 22 Juli bukan tanggal 5 Juli 1959.
3. DEMOKRASI TERPIMPIN
Adanya dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 itu bertandan bahwa demokrasi liberal yang menganut sistem demokrai parlementer sudah berakhir. Hal tersebut juga bertanda dimulainya langgam otoritarian dalam kehidupan politik di Indonesia di bawah bendera demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin akan mengolah proses pengambilan keputusan melalui musyarawarah mufakat an berdasarkan semangat gotong royong. Implikasi sistem ini dijjabarkan dalam amanat presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang diberi nama Manifesto Politik (manipol) yang rinciannya secara sistematis dikenal dengan akronim USDEK.
Selama waktu 1959-1965 Presiden Soekarno dengan sistem demokrasi terpimpinnya menjelma menjadi seorang pemimpin otoriter. Partai-partai yang pernah marak pada era demokrasi leberal secara praktis menjadi lemah dan tak berdaya, kecuali PKI yang dpat memperluas pengaruhnya dengan berlindung di bawah kekuasaan Soekarno, sementara AD mdapat memperluas peran dan kekuasaan politiknya.
Secara teoretis gagasan pewakiila fungsional di Indonesia dapat diterlusuri, antara ain, pada pikiran-pikiran Djokosoetono tentang ketatanegaraan. Pada atahun 1957, Djokosetono mengemukakan dalam sejarah politik di Eropa Barat peranah timbul adanya keinginan untuk menerapkan sistem demokkrasi fungsional, seprti ditulis Max Adler dalam bukunya ketika hndak memecahkan krisis demokrasi yang timbul sebagai akibat penganutan pada dmeokrasi formal semata.
Dikatakannya demokrasi formal hanya memberikan jaminan persamaan secara formal, sedangkan secara mateiil perasamaan itu tidak ada. Padahal hak-hak demokrasi hars diperluas agar bisa meliputi persamaan hak di bidang ekonomi, sosial, buudaya, dan tentu saja plitik. Pikiran demokrasi fungsional timbul karena terjadi perubahan sistem politik dan parlemen.
Gagasan pembentukan Dewan Nosional (DN) oleh Soekarno sebagai perangakat demokrasi terpimpin, sejalan dengan deskripsi Djokosoerono, yakni dewan yang akan beranggotakan wakil-wakil golongan fungsional dan Presiden Soekarno sebagai ketuanya. Gagasan DN dalam demokrasi terpimpin sama dengan gagasan demokrasi fungsiona yang termuat dalam pikiran Djokosoetono. Apapun gagasan dan dasarnya, kenyataannya, hadirnya sistem demokrasi terpimpin telah jadi simbol hadirnya sistem pemerintahan yang otoriter (kenadt tidak monollitik karena ada AD yang menyaingi Soekrano) di Indonesia sehingga sejak awal kehadiranya telah mengundang pro dan kontra
Gagasan tentang demokrasi terpimpin sebenanya telah dilontarkan kira-kira dua tahun sebelum keluarnya Dekrit 5 Juli 1959. Tepatnya ketika pemerintah demokkrasi leberla yang terakhir jatuh pada tanggal 14 maret 1957, presiden menemukan jalan untuk menerapkan gagasan tentang demorkasi terpimpin yang menurutnya bersumber pada kepribadaian bangsa Indoensia yang mempunyai budaya gotong royong dan musyawarah-mufakat. DW yang diusulknnya akan di isi oleh wakil-wakil kelompo fungsional, daerah , dan anggota serperti para kepala staf ABRI, kepala kepolisian, Jaksa agung, dan menteri-mengeri penting tertentu.
Secara rinci pegnertian demokrasi terpmpin bisa diambil dari pdato Soekrano dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1957 dan 1958 yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut.
Pertama, ada rasa tidak puas terhadap hasil-hasil yang dicapai sejak tahun 1945, karean belum mendekati cita-cita dan tujuan proklamsi, seperti masalah kemakmuran dan pemertaan keadilan yang tidak terbina, belum utuhnya wialayah RI karena masih ada wilayah yang dijajah Belanda, Instabilitas nasional yang ditandai oleh jatuh bangunnya kabinet sampai tujuah kali, serta pemberontakan daerah-daerah.
Kedua, kegagalan tersebut disebabkan menipisnya rasa nasionalme, pemiliha demokrasi leberal tanpa pimpinan dan tanpa disiplin, suatu demokrasi yang tidak cocok dengna kepribadian Indonesia, serta sistem multipartai berdasarkan pada Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ternyata partai-partai itu digunakan sebagai alat perbutan kekuasaan dan bukan alat pengadi rakyat.
Ketiga, suatu koreksi untuk segara kembali pada cita-cita dan tujuan semula harus dilakukan dengna cara meninjau kembali sistem politik. Harus diciptakan sitem demorasi yang menuntun untuk mengadi kepada negara dan bangsa yang beranggotakan orang-orang jujur.
Keempat, cara yang hars ditempuh utnuk melaksanakn koreksi tersebut adalah:
1. Mengganti sistem free fight-liberalism dengan demokrasi terpimpin yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia.
2. Dewan peranrang Nasional akan membuat blue -print masyarakat yang adil dan makmur.
Demikianlah Artikel Bentuk politik pada periode demokrasi terpimpin
Sekianlah artikel Bentuk politik pada periode demokrasi terpimpin kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Bentuk politik pada periode demokrasi terpimpin dengan alamat link https://contoh-definisi-pengertian.blogspot.com/2014/03/bentuk-politik-pada-periode-demokrasi.html